Umur saya saat ini 30 tahun, tetapi sejak secara sah mengikuti pemilu pada tahun 2014 saya belum pernah sama sekali mengikuti perhelatan demokrasi ini, baik pemilihan presiden, dpr, kepala daerah atau bahkan pemilihan kepala desa karena beberapa alasan.
Salah satu alasannya; kandidat yang akan terpilih nanti toh tak akan menghasilkan perubahan. Memang sejak 2014 saya memiliki kecendrungan terhadap salah satu paslon (Prabowo Subianto) hal itu lantaran mengikuti rekomendasi ijtima ulama'. Tetapi pada akhirnya di hari H, saya tak pernah sekalipun ikut serta dalam pencoblosan.
10 tahun berlalu, akhirnya saya menyadari penting sekali berpartisipasi dalam pemilihan Pemimpin untuk bangsa sebesar Indonesia ini. Kita memiliki Negara yang kaya akan sumber daya alam, akan tetapi rakyatnya jauh dari kemakmuran, pertanyaannya adalah mengapa hal itu terjadi? Karena kekayaan di Negeri ini dikuasai segelintir orang.
Anggaran Negara (APBN) yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat, kerapkali (atau selalu?) dikorupsi, sehingga anggaran memang selalu terserap tetapi banyak mengalir ke kantong-kantong pejabat. Bonsos jadi bancaan korupsi, pengadaan BTS untuk bagi-bagi anggaran ke sesama politisi.
Terakhir pada pemilu 2024 ini tercatat sejarah, seorang presiden mendorong anaknya yang belum memenuhi syarat umur 40 tahun (Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), akhirnya MK (ketuanya adalah adik ipar presiden) mengubah undang-undang demi mengegolkan sang keponakan agar legal mengikuti pemilu sebagai calon wakil presiden.
2024 ini saya mantapkan untuk berpartisipasi untuk memilih salah satu calon yang terbaik setelah meriset latar belakang track record, prestasi dan gagasannya. Dan yang diharapkan adalah indonesia menjadi Negara yang adil dan makmur untuk semua, pemimpin yang terpilih bisa memayungi semua kalangan, sehingga minim perpecahan antar golongan. Pilihan itu ada pada AMIN (Anies - Muhaimin) yang dana kampanye-nya paling minim, tetapi didukung oleh orang-orang hebat dan jujur, seperti pak Saut Situmorang, Bambang Widjajanto, Thomas Lembong dan lainnya.
Dilihat dari latar belakangnya Anies Baswedan bukanlah seorang pengusaha, hal ini bagi saya persoalan yang krusial, melihat kebelakang, banyak menteri dan pejabat posisi lainnya yang berlatar belakang pengusaha kemudian membuat kebijakan yang selaras untuk kepentingan bisnisnya.
Puncaknya adalah tayangnya film dokumenter yang disutradarai oleh mas Dandhy Dwi Laksono bertajuk "Dirty Vote" film berdurasi 2 jam itu membedah bagaimana kecurangan pemilu, dimana presiden mengerahkan menteri, aparat penegak hukum, TNI hingga PJ kepala daerah secara sistematis agar memenangkan kandidat 02.
Hal ini semakin yakin mengapa saya harus berpartisipasi dalam pemilu dan tidak golput seperti tahun-tahun sebelumya. Mari mengubah keadaan rakyat yang digempur kesulitan mendapat pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang serba mahal dengan ikhtiar memilih pemimpin yang tepat, memiliki gagasan yang hebat dalam mengelola APBN.
